Eradakwah.com – Ditengah menurunnya kesejahteraan masyarakat disisi lain kriminalitas yang cenderung naik pemerintah justru mengeluarkan remisi untuk para narapidana. Adapun beberapa narapidana mendapat pengurangan masa hukuman bahkan ada yang langsung bebas. Dimana Kemenkumham mengklaim bahwa pemberian remisi Idul Fitri 2023 diprediksi akan menghemat anggaran negara.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengklaim bahwa pemberian remisi Idul Fitri 2023 diprediksi bakal mengirit anggaran negara secara cukup signifikan. Direktorat Jenderal Hukum dan Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham menyampaikan, 146.260 dari 196.371 narapidana beragama Islam di Indonesia menerima remisi khusus (RK) Idul Fitri 2023. “Tak hanya mempercepat reintegrasi sosial narapidana, pemberian RK Idul Fitri ini juga berpotensi menghemat biaya anggaran makan narapidana hingga Rp 72.810.405.000,” kata Koordinator Humas dan Protokol Ditjen PAS Rika Aprianti dalam keterangan tertulis, Minggu (23/4/2023). (Kompas.com, 27/4/2023)
Ditjen PAS menyatakan bahwa tak hanya mempercepat reintegrasi sosial narapidana pemberian remisi khusus berpotensi menghemat biaya anggaran makan. Hal ini membuktikan penanganan kepada tindak kejahatan diduga tidak serius. Walaupun sudah ada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun kenyataannya ada kelemahannya seperti pada kasus korupsi e-KTP Setya Novanto yang beberapa kali berusaha mengibuli KPK untuk menghindari pemanggilan. Dimana narapidana Setya Novanto juga mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1444.
Narapidana atau Napi kasus korupsi proyek KTP elektronik atau korupsi e-KTP Setya Novanto bersama 207 napi lainnya mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Sabtu, 22 April 2023. Mantan Ketua DPR RI itu mendapatkan remisi hari raya selama satu bulan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung, dikutip dari ANTARA.
Kasus Setya Novanto sempat menghebohkan setelah beberapa kali berusaha mengibuli Komisi KPK untuk menghindari pemanggilan. Di antaranya drama kecelakaan yang membuatnya terpaksa dirawat di rumah sakit. Pengacaranya, Fredrich Yunadi, menyebut Setya Novanto mengalami benjol pada kepalanya. Usut punya usut, kecelakaan tersebut ternyata hanya rekayasa. (Tempo.com, 27/4/2023)
Apabila diulas dari berbagai aturan yang diterapkan yang berkaitan dengan sistem yang digunakan saat ini. Peraturan yang ditetapkan menunjukkan ketidak seriusan dalam memberikan efek jera pada pelaku kejahatan. Lantaran sistem sanksi ini bersandar pada nilai-nilai sekuler-liberal. Dimana sistem sekuler yang menafikan peran agama dalam kehidupan yang meniscayakan hukum pidana yang dibuat oleh manusia. Padahal akal manusia memiliki kelemahan dan bersifat terbatas.
Maraknya kriminalitas dalam sistem kapitalisme menjadikan sesuatu yang wajar. Hal ini disebabkan oleh tolak ukur perbuatan yang digunakan kapitalisme yaitu mendapatkan manfaat yang nilainya diambil dari materi. Walhasil apapun yang diperoleh demi mendapatkan materi meskipun caranya melalui kriminalitas. Seperti yang terjadi sekarang ini narapidana tidak akan merasa jera jika diizinkan cuti dan memperoleh kebebasan lebih dari masa vonis hukuman yang ditetapkan.
Berbeda dengan sistem sanksi dalam Islam yang akan menimbulkan efek jera dan meniscayakan keadilan karena hukumnya berasal dari Sang Pencipta. Dalam syariat Islam bahwa bagi orang yang melanggar hukum akan memperoleh sanksi di dunia maupun akhirat. Sehingga setiap orang yang berada di dalam masyarakat akan berperilaku sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan.
Sistem sanksi Islam telah terbukti dapat meminimalisir tindak kriminalitas. Pastinya hal ini tidak akan terwujud dalam sistem sekuler-kapitalisme. Karena hakikatnya sistem Islam adalah sistem yang jelas, pasti, dan mampu berfungsi sebagai penebus dan merintangi dari berbagai kejahatan.
Selain itu, sistem sanksi dalam Islam mampu mencegah kriminalitas dengan dan paripurna tuntas secara tegas dan adil. Karena Islam adalah agama yang sempurna, mengatur segala aspek manusia tan terkecuali. Sehingga sanksi yang disyariatkan berfungsi mencegah manusia dari tindak kriminalitas. ***
[Ernita S]
