Eradakwah.com – Tradisi mudik merupakan kegiatan pulang bagi perantau yang bekerja di luar daerahnya untuk pulang ke kampung halamannya. Mudik ini salah satu agenda tahunan di negeri ini yang identik pada menjelang hari raya Idul Fitri.
Tentunya momen ini yang paling ditunggu-tunggu kembali berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga. Namun tak jarang kegiatan mudik yang mendatangkan kebahagiaan namun dapat berubah membawa kesedihan. Bahkan tak sedikit kejadian yang malang seperti kecelakaan meningkat pada momen ini dibanding hari-hari biasa.
Korlantas Polri menyatakan sebanyak 189 orang meninggal dunia karena kecelakaan selama periode mudik terhitung pada 18-23 April 2023. Bila dirata-rata itu berarti sekitar 31 orang meninggal di jalanan per hari selama enam hari arus mudik.
Sebanyak 31 orang meregang nyawa di jalan per hari merupakan angka tak sedikit. Meski demikian Korlantas Polri menyebut korban tewas pada mudik tahun ini lebih sedikit dari tahun lalu sebanyak 310 orang. (cnnindonesia.com, 28/4/2023)
Berdasarkan data angka 189 bukanlah angka yang sedikit yang menunjukan orang meninggal meskipun korban tewas tahun ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Dimana kecelakaan lalu lintas selalu mengiringi setiap momen lebaran.
Walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanganinya untuk meminimalisir kecelakaan saat mudik namun peristiwa ini masih saja tetap terjadi. Hingga kasus kecelakaan jumlahnya sampai ribuan korban yang mengalaminya.
Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Polri, periode 17-23 April 2023 terjadi 1.457 kecelakaan dengan 189 kematian. Kasus terbanyak ada di Jatim 488 kejadian dan 25 kematian.Selanjutnya ada Jawa Tengah dengan 320 kecelakaan dan 22 kematian. Sementara di Jawa Barat, tercatat 99 kecelakaan dengan 33 kematian.
Angka itu selaras dengan daerah asal pelaku perjalanan. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, Jatim menjadi daerah terbanyak dengan 21,2 juta jiwa, Jateng (15,1 juta jiwa), Jabodetabek (18,3 juta jiwa), dan Jabar (14,9 juta jiwa). (kompas.id, 28/4/2023)
Kecelakaan banyak terjadi, ada banyak faktor seperti infrastruktur jalan yang tidak layak, harga tiket tol yang mahal, tiket mahal, banyaknya kendaraan pribadi dan lain-lain. Dan ini terjadi berulang setiap terjadi arus mudik. Hal ini menggambarkan tidak ada penanganan yang komprehensif terhadap kelayakan yang berkaitan dengan para mudik.
Sesungguhnya penyebab tersebut dapat diatasi secara tuntas agar dapat diminimalisir jumlah korbannya. Namun mindset pengelolaan infrastruktur sekarang termasuk jalan dikelola dengan sistem kapitalisme. Sistem ini membuat semua sektor selama bisa membawa sumber uang akan menjadikan sesuatu sebagai dagangan. Karena sistem kapitalis memiliki tujuan yaitu berupa materi semata.
Peristiwa kecelakaan pada momen mudik tidak boleh dianggap sebagai peristiwa rutinan yang diantisipasi dengan apa adanya. Hal ini membuktikan bahwa sistem kapitalisme telah gagal memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan raya. Padahal sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sarana transportasi yang memadai.
Berbeda dengan sistem Islam yang memperhatikan keselamatan warga sehingga menjadikan keamanan sebagai tanggung jawab negara. Termasuk dalam menyediakan modal transportasi dan sarana umum yang selamat dan harga terjangkau. Maka dari itu pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kenyamanan kepada rakyat untuk dapat menggunakan infrastruktur publik.
Pada hakikatnya tradisi mudik bukan hanya sekedar kegiatan pulang kampung menjelang lebaran namun lebih dari agenda tahunan yang terjadi. Tradisi mudik akan dipandang sebagai suatu kegiatan silaturahmi dan birrul walidain kepada keluarga yang sekian lama tidak bersama. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan infrastruktur yang memadai untuk tradisi tersebut.
Dalam mengimplementasikannya harus dipastikan jalurnya sampai pelosok desa yang dilalui oleh para pemudik telah disediakan dengan baik. Bahkan jalurnya yang dirancang sedemikian rupa agar dapat meminimalisir kecelakaan yang terjadi. Semua ini hanya dapat diperoleh hanya dengan penegakkan syariat Islam secara kaffah.***
[Ernita S]
