Eradakwah.com – Per 1 September 2023, PT Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Penyesuaian harga tersebut berdasarkan keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU.
Dikutip dari liputan6.com, harga BBM Pertamax sebelumnya Rp 12.400 per liter menjadi Rp 13.300 per liter, Pertamax Turbo Rp 14.400 per liter menjadi Rp 15.900 per liter, Pertamina Dex Rp 14.350 per liter menjadi Rp 16.900 per liter, Dexlite Rp 13.950 per liter menjadi Rp 16.350 per liter. Kenaikan harga tersebut untuk wilayah Jabodetabek.
Sedangkan harga BBM jenis Pertalite dan Pertamina BioSolar tidak mengalami kenaikan. Pertalite tetap pada harga Rp 10.000 per liter dan Pertamina BioSolar Rp 6.800 per liter (4/9/2023).
Meski pejabat tiap 5 tahun sekali berganti, Kebijakan tersebut tiap tahun selalu berulang kembali. Sampai kapankah hal ini berlanjut?
Imbas Kenaikan BBM
Kendati penyesuaian harga BBM hanya terjadi pada BBM non subsidi, tentu saja tetap memberikan dampak kepada perekonomian masyarakat. Harga-harga barang lambat laun akan mengalami kenaikan pula. Sebab pendistribusian bahan kebutuhan sehari-hari juga diperoleh dari transportasi yang menggunakan BBM tersebut.
BBM sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat saat harganya dinaikan maka akan sangat berpengaruh pada komoditas kebutuhan pokok yang lain. Kebijakan tersebut tentu saja menyusahkan rakyat. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem ekonomi kapitalis di negeri kita. Dimana pengelolaan sumber daya alam boleh diprivatisasi dan keuntungannya diperuntukkan untuk kepentingan perusahaan.
Hubungan negara dengan rakyat hanya sebatas regulasi kebijakan. Maka tidak heran banyak kebijakan penguasa yang tidak pro kepada rakyat.
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memandang bahwa BBM merupakan sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
BBM merupakan harta milik umum. Sudah semestinya pengelolaan hingga pendistribusiannya menjadi tanggung jawab negara. Hasil pengolahan tersebut diberikan dengan harga murah bahkan gratis. Apabila negara menentukan harga BBM itu pun sebatas mengganti biaya operasional mereka bukan untuk kepentingan bisnis.
Upaya ini dilakukan negara semata-mata karena negara dalam pandangan Islam memposisikan dirinya sebagai pelayan umat. Dimana penguasa ibarat penggembala yang menggembalakan ternak maka ia akan memberikan penjagaan dan pelayanan terbaik bagi gembalanya.
Rasul Saw pun bersabda:
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)M
Maka negara dalam Islam akan mengupayakan kesejahteraan rakyat daripada kepentingan individu. Sebab pengurusan imam kepada rakyat merupakan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Dengan pengelolaan BBM yang sesuai dengan Islam akan terwujud ketersediaan BBM bagi rakyat. Wallahu alam
